Jakarta, 23 Juni 2025 – Ketua Koperasi Produsen Usaha LPER Teluria, H. Mulyadi Atma, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam merespons krisis harga ayam hidup yang melanda peternak rakyat di berbagai daerah.
Melalui rapat koordinasi nasional yang digelar pada 18 Juni 2025, Kementerian Pertanian menetapkan harga dasar ayam hidup sebesar Rp18.000/kg untuk wilayah Jawa. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 19 Juni dan dinilai sangat membantu peternak kecil agar tetap bertahan dalam tekanan pasar.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Kami sangat mengapresiasi kebijakan cepat dan tegas dari Kementan dan Ditjen PKH,” ujar Mulyadi atma.
Apresiasi tersebut juga disampaikan langsung oleh Mulyadi dalam pertemuan resmi bersama jajaran Ditjen PKH pada Senin, 23 Juni 2025 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, para peternak mandiri yang tergabung dalam koperasi dan asosiasi produsen menyampaikan aspirasi terkait kondisi lapangan, serta mendiskusikan strategi stabilisasi harga dan distribusi unggas nasional.
Permentan No. 10 Tahun 2024 Dorong Distribusi Adil Lewat Koperasi
Mulyadi atma juga menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang sebagai pelengkap solusi jangka pendek. Salah satunya adalah implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2024, yang menegaskan peran koperasi dan kelembagaan peternak dalam rantai distribusi ayam dan telur nasional.
Menurutnya, regulasi ini mendorong distribusi produk peternakan yang lebih berkeadilan, tidak hanya dikuasai pelaku besar, dan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi produsen untuk ambil bagian dalam sistem logistik pangan.
“Permentan 10/2024 sangat relevan untuk mewujudkan ekosistem perunggasan yang sehat dan adil. Kami, sebagai koperasi peternak mandiri, siap menjadi mitra aktif pemerintah,” jelas Mulyadi.
Sinergi Peternak dengan Program Pemerintah Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Sebagai bagian dari ekosistem ketahanan pangan, Koperasi LPER Teluria terus memperkuat kemitraan dengan peternak rakyat dan pemangku kepentingan lainnya. Mulyadi atma menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan akan lebih terasa jika koperasi dilibatkan langsung dalam pelaksanaannya.
“Sinergi antara Program Pemerintah rakyat adalah fondasi kedaulatan pangan. Kami optimis, jika arah kebijakan tetap berpihak seperti ini, sektor peternakan rakyat akan semakin kuat,” tutupnya.
